hanzz
Presiden Prabowo Beri Pembebasan, Dunia Internasional Menyikapi
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada Jumat (1/8/2025). Keputusan kontroversial ini langsung menyedot perhatian Media Asing Soroti Abolisi dan mempertanyakan motif politik di baliknya. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas bersikukuh kebijakan ini murni untuk kepentingan nasional, namun para pengamat justru mencium aroma transaksi politik.
Daftar Isi
Al Jazeera: Prabowo Gunakan Hak Prerogatif untuk Rekonsiliasi?
Media terkemuka Qatar, Al Jazeera, melaporkan perkembangan ini dalam artikel berjudul “New Indonesian Leader Frees Political Rivals in Unity Move”. Mereka mengungkap:
- Total 1.178 narapidana dibebaskan dalam tahap pertama
- Termasuk Tom Lembong (mantan menteri Jokowi yang dihukum 4 tahun kasus impor gula)
- Dan Hasto Kristiyanto (sekjen PDI-P dengan vonis 3,5 tahun kasus suap PAW DPR)
“Kebijakan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menyatukan bangsa,” kutip Al Jazeera dari pernyataan resmi Istana. Namun media ini juga mencatat pembebasan kontroversial lainnya termasuk narapidana kasus makar Papua.
Berita lainnya: Tsunami Hantam Pesisir Jepang: Gelombang Pertama Capai 30 cm, Peringatan Gelombang Lebih Tinggi Masih Mengancam
SCMP: Langkah Berani atau Kalkulasi Politik?
South China Morning Post (SCMP) memberikan analisis lebih kritis dalam laporan “Prabowo’s Prisoner Release Raises Political Deal Concerns”:
- Pola Baru: Pembebasan massal terjadi hanya 3 bulan setelah Prabowo menjabat
- Target Spesifik: Mayoritas penerima adalah tokoh oposisi periode sebelumnya
- Timing Mencurigakan: Bertepatan dengan pembahasan koalisi pemerintahan
Pakar Hukum: “Preseden Berbahaya untuk Demokrasi”
SCMP mengutip pernyataan tegas Bivitri Susanti (Dosen STH Indonesia Jentera):
“Ini jelas political reward. Prabowo sedang membangun dukungan politik dengan ‘membeli’ oposisi.”
Sementara Muhammad Isnur (YLBHI) memperingatkan:
“Jika hukum bisa ditukar dengan dukungan politik, maka kita sedang menuju oligarki.”
Respons Istana: “Ini Murni Niat Baik”
Juru bicara kepresidenan Dahnil Anzar Simanjuntak membantah segala tuduhan:
“Kebijakan ini bagian dari janji kampanye Presiden untuk mempersatukan bangsa. Tidak ada agenda tersembunyi.”
Berita Lainnya: 5 Game Paling Dinanti 2025: Dari Monster Hunter Wilds Hingga GTA 6 yang Fenomenal
Dunia Mengamati
Dengan sorotan media internasional yang semakin intens, kebijakan Prabowo ini akan menjadi:
✓ Ujian pertama kredibilitasnya di mata dunia
✓ Batu ukur sejauh mana komitmen reformasi hukum
✓ Penanda arah politik Indonesia ke depan
Apakah ini murni langkah rekonsiliasi atau awal dari politik transaksional? Jawabannya akan terlihat dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.